Ikhbar.com: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ustaz Ahmad Haikal Hasan, secara resmi menyerahkan sertifikat halal kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada Kamis, 16 Oktober 2025. Langkah ini menjadi pembuka menuju target besar 1.500 desa wisata bersertifikat halal di seluruh Indonesia.
Program percepatan sertifikasi ini dijalankan melalui kolaborasi BPJPH dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Dalam sambutannya, sosok yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan bahwa sertifikasi halal kini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memenangkan persaingan global.
“Sertifikasi halal adalah kunci peningkatan daya saing produk Indonesia. Halal bukan hanya label, tapi nilai ekonomi yang menyejahterakan masyarakat, terutama UMK dan sektor pariwisata,” ujarnya. 
Baca: BPJPH Jamin Nampan MBG tak Ada Minyak Babi
Ia menambahkan bahwa konsep halal telah berkembang menjadi standar mutu internasional yang identik dengan kebersihan, kualitas, dan kesehatan produk.
“Halal bukan semata urusan agama, melainkan gaya hidup modern dan mesin pertumbuhan ekonomi. Dunia kini menjadikan halal sebagai bagian dari modernisasi,” jelasnya.
Data BPJPH mencatat, nilai transaksi ekonomi halal dunia pada tahun 2024 mencapai Rp21 ribu triliun, namun Indonesia baru mendapatkan 3,5% dari total tersebut. Kondisi ini membuat pemerintah perlu melakukan akselerasi kebijakan.
“Kita perlu melakukan lompatan besar. Presiden Prabowo Subianto sangat memahami arah kebijakan global dan langkah-langkah strategis yang harus diambil ke depan,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Ia mengungkapkan bahwa sinergi BPJPH dan Kemenpar telah berjalan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata.
“Hingga pertengahan Oktober, tercatat 438 produk UMK desa wisata sudah bersertifikat halal,” ujarnya.
Widiyanti memastikan, cakupan program ini akan diperluas secara masif melalui Indonesia Muslim Travel Index 2025.
“Kolaborasi ini akan diperluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim dunia, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Dengan percepatan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat branding sebagai pusat wisata halal dunia, tetapi juga memastikan bahwa UMK lokal menjadi pemain utama dalam rantai ekonomi global berbasis halal.
