Ikhbar.com: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pelarangan menyeluruh terhadap produksi, peredaran, dan penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia. Usulan tersebut menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam mengatur vape, dari kebijakan pengendalian menuju pelarangan total.
Usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta dalam sidang pleno pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Dalam persidangan Perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 tersebut, Sudirta menjelaskan bahwa perkembangan risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik semakin mengkhawatirkan. DPR menilai pengaturan vape yang selama ini menempatkannya sebagai produk yang perlu dikendalikan sudah tidak memadai untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul. 
Salah satu dasar yang menjadi perhatian DPR adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik. Fatwa tersebut menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya haram sekaligus memuat rekomendasi agar pemerintah dan DPR menyusun regulasi pelarangan secara menyeluruh.
Baca: MUI Haramkan Vape
“Fatwa MUI secara tegas menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya adalah haram. Dalam rekomendasinya, MUI meminta Presiden bersama DPR untuk segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh,” ujar Sudirta dalam persidangan yang diikuti secara daring pada Rabu, 11 November 2026.
DPR juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika dan zat psikoaktif baru. Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan penting untuk mengubah kebijakan nasional terkait rokok elektrik sekaligus menyelaraskan regulasi kesehatan dengan perkembangan peredaran zat berbahaya.
Sudirta kemudian memaparkan hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap 1.789 sampel cairan vape selama periode Januari 2025 hingga September 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan 98 persen sampel positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Sementara itu, sebanyak 96,71 persen sampel terdeteksi mengandung etomidat, yaitu zat yang berbahaya bagi kesehatan.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena cairan vape umumnya dikemas dalam cartridge yang bentuknya menyerupai produk rokok elektrik biasa. Kondisi ini membuat peredaran zat berbahaya berpotensi menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja, melalui ruang publik.
Kendala lain yang disampaikan DPR adalah belum tersedianya alat uji cepat atau rapid test khusus etomidat di lapangan. Keterbatasan tersebut dinilai menyulitkan aparat BNN dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap peredaran zat tersebut.
Berdasarkan berbagai temuan itu, DPR menilai risiko kesehatan dan sosial dari rokok elektrik perlu mendapatkan penanganan hukum yang berbeda dari rokok konvensional. Sudirta menegaskan bahwa pelarangan menyeluruh menjadi pendekatan yang perlu dipertimbangkan.
“Melihat perkembangan tersebut, produksi, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik terbukti memiliki tingkat risiko kesehatan dan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional. Pendekatan hukumnya tidak bisa lagi disamakan, melainkan harus diubah menjadi pelarangan total,” tegas Sudirta.
Usulan DPR tersebut turut mendapat perhatian Majelis Hakim MK. Dalam sesi pendalaman persidangan, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta DPR dan Pemerintah melengkapi keterangan dengan data mengenai kontribusi industri vape terhadap penerimaan pajak negara.
Saldi menilai informasi mengenai penerimaan pajak dari rokok elektrik diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek ekonomi kebijakan tersebut. Data itu juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam membandingkan kontribusi fiskal vape dengan dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan.
Ia secara khusus meminta Pemerintah menjelaskan besaran penerimaan pajak dari vape dibandingkan dengan rokok konvensional. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk menilai manfaat ekonomi yang diperoleh negara di tengah persoalan kesehatan dan sosial akibat penggunaan rokok elektrik.
“Dan yang terakhir, tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama Pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional? Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak? Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara, vape ini,” kata Saldi.
