Ikhbar.com: Ramadan memang telah berlalu. Namun, nilainya justru terasa setelah hiruk-pikuk perayaan Lebaran mulai mereda. Tepatnya, ketika kehidupan kembali berjalan normal dan pilihan ekonomi sehari-hari berhadapan dengan ketimpangan, konsumsi berlebih, serta ketidakadilan.
Dalam situasi tersebut, puasa tidak berhenti sebagai ritual, tetapi berfungsi sebagai kompas moral bagi arah pembangunan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menegaskan Ramadan menyimpan kerangka etika yang kuat untuk menjawab persoalan ekonomi yang kian kompleks, mulai dari kesenjangan hingga lemahnya keberlanjutan pembangunan. 
“Di tengah tantangan global dan ketimpangan ekonomi yang makin terasa, bulan puasa menyimpan nilai yang relevan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin saat menyampaikan ceramah dalam acara Halal Bihalal PT Delapan Delapan Logistik dan lamaran Evif–Nafisyah, di Kuningan, Jawa Barat, Selasa, 24 Maret 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Sebut Ekonomi Berkeadilan Bagian dari Pelajaran Ramadan
Ketimpangan dan tantangan menuju Indonesia Emas
Prof. Rokhmin mengawali dengan menempatkan Indonesia dalam lintasan menuju satu abad kemerdekaan atau Indonesia Emas 2045. Jalannya tidak ringan.
Dari sisi eksternal, dunia menghadapi perubahan iklim, disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika, serta konflik geopolitik global. Dari dalam negeri, pengangguran, kemiskinan, deindustrialisasi, dan lemahnya daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan besar.
Ketimpangan ekonomi tetap menjadi persoalan utama. Mengutip data Oxfam International (2022), Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan tinggi. Sekitar 1 persen kelompok terkaya menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional. Bahkan, sekitar 0,2 persen elite menguasai 68 persen luas daratan Indonesia.
“Ketimpangan ekonomi tercermin bukan hanya pada disparitas pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, serta pada pembangunan antarwilayah,” kata Prof. Rokhmin.
Empati sebagai fondasi keputusan ekonomi
Dalam kerangka tersebut, puasa dipahami sebagai proses pembentukan empati sosial.
Pengalaman menahan lapar dan dahaga, menurutnya, menghadirkan kesadaran konkret tentang kehidupan kelompok rentan. Kesadaran ini mendorong lahirnya solidaritas yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang lebih berkeadilan.
“Dengan merasakan lapar dan menahan diri, setiap individu, terutama mereka yang berada pada posisi sosial ekonomi yang lebih beruntung, dapat memperoleh pemahaman nyata tentang realitas sehari-hari yang dihadapi kaum miskin.”
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004) tersebut, kesadaran ini penting dalam konteks kesenjangan antara desa dan kota, serta antar sektor seperti pertanian dan perikanan.
“Empati dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan inklusif sekaligus menghidupkan kembali praktik gotong royong di tingkat komunitas,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin: Zakat Harus Benar-benar Berdampak
Zakat dan filantropi sebagai mesin redistribusi
Ramadan juga memperkuat instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berfungsi sebagai mekanisme langsung redistribusi kekayaan.
Potensi ZIS di Indonesia mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunannya baru sekitar 10 persen.
Bagi Prof. Rokhmin, angka tersebut menunjukkan ruang besar yang belum tergarap. Jika dioptimalkan, ZIS dapat menjadi penggerak ekonomi produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif.
“Selama Ramadan, lonjakan filantropi tersebut dapat diarahkan secara strategis ke penggunaan yang produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, agribisnis, perikanan tangkap, akuakultur, peternakan, ekonomi biru, serta peningkatan kapasitas bagi nelayan dan petani skala kecil,” katanya.
Arah ini membuka peluang transformasi mustahik menjadi muzakki dan membentuk siklus ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Baca: Hasil Tempa Ramadan saatnya Diterapkan dalam Pekerjaan, Pesan Prof. Rokhmin
Menahan konsumsi, menggeser prioritas
Di sisi lain, Pembina Pondok Pesantren Al-Muflihin, Gebang, Cirebon itu menyoroti lonjakan konsumsi yang kerap terjadi selama Ramadan. Padahal, esensi puasa terletak pada i’tidal (moderasi) dan larangan israf (berlebihan). Jika nilai ini dijalankan secara konsisten, pola konsumsi masyarakat dapat bergeser menjadi lebih rasional dan berkelanjutan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini cukup serius. Data FAO (2020) menunjukkan Indonesia termasuk negara dengan tingkat limbah makanan terbesar di dunia, bahkan menempati posisi kedua setelah Arab Saudi.
“Jika dihayati dengan benar, prinsip ini dapat membentuk pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan.”
Pengendalian konsumsi berdampak pada individu sekaligus membuka ruang bagi alokasi sumber daya untuk investasi sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Etos kerja dan keadilan ekonomi
Prof. Rokhmin juga menepis anggapan bahwa puasa menurunkan produktivitas. Ramadan justru mengajarkan itqan, yaitu etos kerja unggul yang menekankan disiplin, profesionalisme, dan kualitas.
Nilai ini penting bagi sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produktivitas yang meningkat, jika dibarengi etika, akan memperkuat daya saing sekaligus memperluas akses ekonomi bagi kelompok bawah.
Pada saat yang sama, Islam menekankan keadilan dalam praktik ekonomi, seperti perdagangan yang jujur, upah layak dan tepat waktu, serta penghindaran eksploitasi.
“Ketimpangan struktural kerap lahir dari relasi yang tidak seimbang antara produsen dan perantara, atau antara tenaga kerja dan pemilik modal,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin Dahuri: Nilai Al-Qur’an Redam Ketimpangan
Momentum pasca-Ramadan
Rokhmin menegaskan tantangan ekonomi Indonesia tidak cukup dijawab dengan kebijakan teknokratis. Perubahan nilai dan perilaku menjadi kunci.
Ramadan menjadi momentum tahunan untuk melakukan kalibrasi moral agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari unsur pemerintahan, politik, dan ulama. Di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy, S.E.; Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., istri almarhum H. Acep Purnama (mantan Bupati Kuningan) yang kini aktif sebagai tokoh politik dan sosial; KH. Oyo Yahya, sesepuh dan tokoh agama di wilayah Kuningan Timur; KH. Damanhuri, pengurus PCNU Kabupaten Kuningan; serta Ustaz Riyan Amirudin, pendakwah muda yang dikenal di kalangan milenial Kuningan. Hadir pula Rohaman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Puasa Ramadan menawarkan kerangka etika yang komprehensif, meliputi empati, redistribusi, moderasi, produktivitas, dan keadilan, yang dapat memperkuat landasan sosial pembangunan ekonomi,” pungkasnya.
