Ikhbar.com: Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menyebut bahwa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren bertujuan memperkuat sistem pembinaan pondok pesantren agar menjangkau lebih luas serta merata di berbagai daerah di Indonesia.
Upaya tersebut disampaikan Menag saat melakukan safari ke sejumlah pesantren di Jawa Timur pada Jumat, 6 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda silaturahmi sekaligus sosialisasi rencana pembentukan Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam rangkaian kunjungan itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan operasional kepada beberapa pesantren. Bantuan masing-masing senilai Rp100 juta diberikan kepada Pesantren Salafiyah Pasuruan, Pesantren Sidogiri, dan Pesantren Progresif Bumi Sholawat. 
Menag menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembinaan pesantren agar lebih banyak lembaga pendidikan keagamaan mendapatkan perhatian dan dukungan.
Baca: Menag Dorong Pesantren dan Madrasah Jadi Ruang Tumbuh Sehat Anak
“Sesungguhnya kita ingin ke depan dengan adanya Ditjen Pondok Pesantren, pembinaan pondok itu akan lebih banyak dan lebih merata,” kata Menag di Sidogiri.
Direktur Pondok Pesantren Kemenag, Basnang Said menjelaskan bahwa safari pesantren menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk berdialog secara langsung dengan pengelola pesantren.
“Safari pesantren sangat penting karena menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog langsung antara pemerintah dan pesantren. Melalui kunjungan ini, Menteri Agama dapat melihat secara langsung dinamika, kebutuhan, serta kontribusi nyata pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Basnang.
Menurut Basnang, interaksi langsung antara pemerintah dan pesantren dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pesantren juga dipandang memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, kehadiran Menag di lingkungan pesantren turut memberikan dorongan moral bagi para pengasuh dan santri. Selain itu, kunjungan tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap peran pesantren dalam pendidikan keagamaan serta pembangunan sosial.
“Bagi pesantren, kunjungan ini menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, mempererat kemitraan dengan pemerintah, serta memperkuat kepercayaan diri pesantren bahwa kiprah mereka dalam pendidikan keagamaan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan masyarakat mendapat perhatian serius dari negara,” katanya.
Basnang juga berharap pemerintah terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada pesantren, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan, maupun pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.
“Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada ekosistem pesantren, pesantren akan semakin optimal menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Basnang.
