Ikhbar.com: Digital governance atau tata kelola pemerintahan digital menjadi kunci agar agenda Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai slogan.
Hal itu ditegaskan Rektor Universitas UMMI Bogor, Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, dalam Seminar Internasional bertema “Advancing Digital Governance, Smart Logistics, and Strategic Communication for Future Hospitality and Public Service Systems” yang diselenggarakan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Bahas Transformasi Digital bersama Akademisi Eropa dan Asia 
Di hadapan akademisi dari berbagai negara, antara lain Dr. Tasente Tanase dari OVIDIUS University of Constanta, Romania, Prof. Dr. Kim Soo Il, Emeritus Professor Busan University of Foreign Studies, South Korea, serta Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA, Ph.D., Senior Lecturer Universiti Kuala Lumpur UniKL, Prof. Rokhmin menegaskan satu premis utama bahwa kualitas tata kelola negara menentukan daya saing nasional. Tanpa reformasi pemerintahan berbasis digital, target menjadi negara maju berpendapatan tinggi sulit dicapai.
“Digital governance bukan sekadar memindahkan layanan manual ke platform digital. Ia adalah tentang merancang ulang arsitektur pemerintahan agar menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, lebih responsif, dan lebih berorientasi pada warga,” ujar Prof. Rokhmin.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI tersebut, pemerintahan digital yang dirancang secara matang dapat menekan korupsi, mengurangi hambatan birokrasi, serta memperkuat perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data dan sains. Sistem tersebut juga memungkinkan layanan publik menjangkau wilayah terpencil secara lebih merata.
Namun, teknologi tidak cukup berdiri sendiri. Prof. Rokhmin menekankan pentingnya ekosistem data yang terintegrasi, kerangka keamanan siber yang kokoh, regulasi yang adaptif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dia juga menyinggung capaian Indonesia dalam Survei E-Government PBB 2024 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari 193 negara anggota, naik 13 peringkat dibandingkan 2022. Capaian itu dinilai sebagai kemajuan, tetapi belum sebanding dengan kompleksitas administrasi nasional.
“Tanpa tata kelola digital yang kuat, agenda Indonesia Emas 2045 berisiko mengalami implementasi yang tidak merata dan dampak jangka panjang yang terbatas,” tegas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
Prof. Rokhmin turut menyoroti peran perguruan tinggi. Menurutnya, universitas berfungsi sebagai pusat inovasi dan penghasil riset ilmiah yang mendukung perencanaan serta kebijakan publik.
Baca: Prof. Rokhmin Tawarkan Strategi Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Pesisir
“Jika kita ingin pemerintahan kelas dunia, kita harus lebih dulu membangun institusi pengetahuan kelas dunia,” ujarnya.
Dia memaparkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 4.800 perguruan tinggi pada 2025. Jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mencetak talenta tata kelola digital, analis kebijakan, dan perancang layanan publik berbasis teknologi. Program Digital Talent Scholarship yang telah melatih ratusan ribu peserta dinilai memperkuat kapasitas aparatur negara.
Di sisi lain, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa bonus demografi 2020–2038 hanya menjadi keuntungan apabila ditopang gizi, kesehatan, pendidikan, keterampilan, etos kerja, serta karakter yang kuat.
“Teknologi tidak mentransformasi bangsa, manusialah yang melakukannya,” kata dia.
