Ikhbar.com: Transformasi ekonomi berbasis sumber daya pesisir menjadi tawaran utama Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, untuk Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Ia menilai daerah pesisir tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah dan tenaga kerja berupah rendah.
Dalam Seminar Pembangunan Agromaritim Aceh Jaya pada Rabu, 11 Februari 2026, pakar kelautan dan perikanan itu menegaskan perlunya perubahan struktur ekonomi daerah.
“Dari dominasi eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas sektor primer serta buruh murah, beralih ke dominasi sektor manufaktur dan jasa yang produktif, berdaya saing, inklusif, menyejahterakan, dan berkelanjutan,” ujarnya. 
Baca: Prof. Rokhmin: Model Agro-maritim Aceh Jaya Bisa Jadi Blueprint Pembangunan Pesisir Nasional
Prof. Rokhmin mencontohkan peningkatan nilai tambah pada produk turunan kelapa sawit. Crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah memiliki nilai tambah nol persen, sedangkan fatty acids atau asam lemak dapat mencapai 300 persen. Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan pada komoditas perikanan dan pertanian di wilayah pesisir.
Tujuan pembangunan ekonomi, lanjut Prof. Rokhmin, yakni mendorong pertumbuhan di atas 7 persen per tahun serta menyediakan pekerjaan produktif bagi penduduk usia 15 hingga 64 tahun dengan pendapatan layak, bahkan ditargetkan melebihi Rp15 juta per bulan.
Baca: Prof. Rokhmin: Potensi Kelautan Indonesia Besar, Masalahnya Ada di Tata Kelola
Data nasional menunjukkan terdapat 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau 99 persen dari total unit usaha yang menyumbang 61 persen produk domestik bruto serta menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, akses kredit bagi sektor tersebut baru sekitar 18,5 persen dari total pembiayaan perbankan.
Menurut Prof. Rokhmin, penguatan koperasi dan UMKM perlu menjadi bagian strategi transformasi, seiring pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis agromaritim.
“Penguatan dan pengembangan koperasi serta UMKM harus dilakukan secara terarah,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001 sampai 2004 itu.
