Ikhbar.com: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan rencana penambahan petugas haji dari unsur TNI dan Polri segera diterapkan. Langkah ini diproyeksikan sebagai penguatan sistem keamanan dan perlindungan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji, sekaligus mendorong layanan yang lebih tertib dan efektif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ustaz Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ujarnya usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. 
Menurut Ustaz Dahnil, keterlibatan personel TNI dan Polri selama ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pengamanan di lapangan.
Baca: Kemenhaj Perpanjang Batas Unggah Dokumen Petugas Haji 2026
“Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” lanjutnya menegaskan.
Meski jumlah penambahan belum ditetapkan, Dahnil memastikan kuota personel akan bertambah. “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” katanya.
Sementara itu, proses rekrutmen petugas haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditunda hingga situasi membaik.
“Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” jelasnya.
Dengan tambahan personel keamanan, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji semakin aman, nyaman, dan memberikan rasa tenang bagi jamaah Indonesia.
