Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa Indonesia hanya dapat keluar dari middle income trap alias jebakan pendapatan menengah jika memenuhi tiga syarat mendasar.
Tiga syarat tersebut menurut Prof. Rokhmin adalah peningkatan produktivitas nasional, daya saing yang kuat, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Tiga faktor tersebut sebagai kunci utama agar Indonesia bisa ‘naik kelas’ menjadi negara maju,” ujar Prof. Rokhmin usai menjadi pembicara dalam Forum Kepakaran Indonesia di Balai Pustaka, Jakarta pada Sabtu, 29 November 2025 
Forum tersebut menyoroti urgensi penguatan karantina dan perlindungan sumber daya hayati sebagai fondasi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.
Menurut Prof. Rokhmin, upaya memperkuat sistem karantina memiliki hubungan langsung dengan ketiga syarat utama yang ia jabarkan.
Baca: Prof. Rokhmin: Edukasi Perubahan Iklim Harus Libatkan Akademisi dan Komunitas
“Produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa sistem karantina yang modern dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem karantina harus ditopang kolaborasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Penguatan karantina harus melibatkan semua pemangku kepentingan,” ucapnya.
Ia mengapresiasi pola kerja Badan Karantina yang kini lebih partisipatif karena selalu membuka ruang masukan sebelum merumuskan regulasi.
Prof. Rokhmin menilai Indonesia perlu menargetkan standar karantina yang setara negara maju, tidak hanya dari aspek aturan, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, integrasi data, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau mau menjaga biodiversitas dan melindungi produksi pangan, maka sistem karantina kita harus betul-betul modern,” tegasnya.
Selain tiga syarat utama, Prof. Rokhmin menyoroti pentingnya benchmarking dengan negara-negara yang telah memiliki sistem karantina yang unggul.
Menurutnya, kebijakan karantina tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi harus diarahkan untuk menjawab tantangan kompetisi global secara langsung.
“Kita harus terus mengukur dan membandingkan diri. Dari situ kita tahu apa yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.
Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin kembali menegaskan bahwa perlindungan sumber daya hayati merupakan fondasi ketahanan pangan nasional.
Ia menilai, tanpa sistem karantina yang kuat, modern, dan kolaboratif, Indonesia akan kesulitan memperbaiki daya saing serta terhambat untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
