Ikhbar.com: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya membantu pesantren mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara menghubungkan lembaga pendidikan tersebut kepada calon mitra maupun investor.
Upaya ini menjadi langkah strategis pemerintah agar pembangunan dapur berstandar BGN dapat berjalan lebih cepat dan merata di berbagai wilayah.
BGN menjelaskan bahwa biaya pembangunan dapur MBG membutuhkan anggaran cukup besar karena harus memenuhi standar keamanan, higienitas, dan kelayakan produksi pangan. Oleh karena itu, dukungan kemitraan diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pesantren. 
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menyampaikan bahwa biaya membangun fasilitas dapur sesuai standar tidaklah kecil, sebab harus dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah, lantai epoksi, serta peralatan sterilisasi.
Baca: Pemerintah Minta MBG segera Disalurkan ke Pesantren
“Maka, apabila tidak ada dananya, kami membantu mencarikan mitra yang bersedia investasi,” ujarnya dikutip dari Antara pada Kamis, 27 November 2025.
Dian menambahkan, sejumlah pesantren bahkan mampu menghasilkan surplus setelah memiliki SPPG. Keuntungan tersebut tidak hanya meringankan biaya makan santri, tetapi juga dapat digunakan kembali untuk memperkuat Program MBG dan memberdayakan para santri maupun pelaku usaha lokal di sekitar lingkungan pesantren.
“Ada pesantren yang surplus sejak mereka mempunyai dapur sendiri karena tidak perlu lagi membiayai makan santri, malah mendapatkan dana untuk Program MBG para santri,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pesantren diperbolehkan mendirikan SPPG selama memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Pesantren yang berada di bawah yayasan dapat langsung mengelola dapur sesuai petunjuk teknis dan SOP, misalnya memiliki sertifikat SLHS, sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak pakai yang menjamin keamanan pangan sesuai syariat Islam.
Dian juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit alumni pesantren yang ingin berkontribusi dalam pembangunan SPPG. Namun, pola dukungan tersebut umumnya bersifat sosial, tidak selalu berbasis perhitungan bisnis yang ketat.
“Biasanya ada alumni pesantren yang ingin membantu, tetapi tentu tidak kaku menggunakan hitungan bisnis karena ini bagian dari ibadah,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meminta Kementerian Agama untuk mempercepat koordinasi dengan pesantren di berbagai daerah agar lebih banyak menjadi penerima manfaat Program MBG. Menurutnya, persentase santri yang menerima manfaat masih sangat rendah.
“Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta pengajar pesantren, baru 2 persen yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik.
Per laporan Kemenag hingga September 2025, sebanyak 40 pondok pesantren di sejumlah wilayah telah memiliki SPPG sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG.
