Ikhbar.com: Serangkaian demonstrasi di berbagai kota memuncak pada perumusan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini menjadi pembicaraan utama di ruang publik.
Gerakan ini merangkum berbagai aspirasi masyarakat sipil yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta lembaga negara lainnya.
Sejumlah influencer, termasuk Andovi Da Lopez, Jerome Polin, dan Salsa Erwin, menghimpun tuntutan-tuntutan tersebut dari berbagai sumber, seperti siaran pers lembaga bantuan hukum dan seruan di media sosial. 
“Kami membuat satu pesan yang tuntutannya bisa didengar semua orang,” ujar Andovi di depan di depan Kompleks Parlemen Senayan, dikutip pada Rabu, 3 September 2025.
Baca: 20 Orang Hilang, PBB Desak Investigasi Dugaan Kekerasan Aparat
Berikut adalah rincian lengkap dari “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disuarakan kepada pemerintah dan lembaga negara:
17 Tuntutan Jangka Pendek (Tenggat Waktu: 5 September 2025)
Tuntutan untuk Presiden Prabowo Subianto:
1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.
Tuntutan untuk DPR:
3. Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran secara rinci, mulai dari gaji, tunjangan rumah, hingga fasilitas lainnya.
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah dan meminta KPK untuk turut menyelidikinya.
Tuntutan untuk Ketua Umum Partai Politik:
6. Memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis.
8. Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tuntutan untuk Polri:
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati Prosedur Tetap (SOP) pengendalian massa.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota serta komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Tuntutan untuk TNI:
12. Mengembalikan seluruh prajurit TNI ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar prajurit tidak mengambil alih tugas Polri.
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tuntutan untuk Kementerian Sektor Ekonomi:
15. Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum dan sistem alih daya (outsourcing).
Baca: 3 Cara Sampaikan Kritik Kebijakan Publik ala MUI
8 Tuntutan Jangka Panjang (Tenggat Waktu: 1 Tahun)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga didesak untuk merealisasikan delapan tuntutan reformasi sistemik berikut:
- Membersihkan dan mereformasi DPR secara besar-besaran.
- Mereformasi partai politik dan menguatkan pengawasan eksekutif.
- Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Mengesahkan dan menegakkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
- Mereformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
- Mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
- Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
- Meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
