Ikhbar.com: Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra menyampaikan permintaan maaf atas insiden tragis yang menewaskan puluhan pengunjuk rasa Muslim di kawasan Tak Bai, pada dua dekade silam. Para korban kala itu diangkut dengan truk militer dalam kondisi ditumpuk dan terikat hingga menyebabkan kematian.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Pemerintah Thailand tepat menjelang berakhirnya masa kadaluarsa kasus tetapi belum satu pun ada pejabat negara yang dijatuhi hukuman.
Pada Oktober 2004, insiden berdarah terjadi di Kota Tak Bai, Thailand bagian selatan. Kala itu, militer Thailand menindak tegas massa yang sedang melakukan aksi protes. Sebanyak 85 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut hingga menjadikannya sebagai salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah konflik separatis di kawasan itu.
“Saya sangat menyesal atas tragedi yang terjadi dan atas nama pemerintah, saya memohon maaf,” ujar Paetongtarn, sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat, 25 Oktober 2024.
Baca: Israel Bakar RS Indonesia di Gaza
Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Tragedi Tak Bai mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan mengundang kecaman setelah puluhan orang diketahui tewas akibat sesak napas dan terhimpit karena diangkut dalam kondisi tertumpuk di atas truk militer. Sementara tujuh orang lainnya tewas akibat tembakan aparat di lokasi kejadian.
Insiden yang kemudian dikenal sebagai “Pembantaian Tak Bai” ini terjadi di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra, yang merupaka. ayah dari Paetongtarn dan salah satu tokoh penting di balik Partai Pheu Thai yang kini berkuasa.
Upaya hukum untuk menuntut keadilan bagi para korban Tak Bai terus mengalami jalan buntu selama dua dekade tersebut. Berbagai gugatan terhadap personel keamanan yang terlibat sejauh ini tidak membuahkan hasil, termasuk dua kasus yang diajukan dalam dua bulan terakhir.
Pada Agustus 2024, pengadilan menerima gugatan pidana yang diajukan oleh keluarga korban terhadap tujuh pejabat tinggi, di antaranya seorang jenderal yang telah pensiun serta anggota parlemen dari partai pemerintah. Namun, ketujuh terdakwa tidak menghadiri persidangan. Kasus terpisah yang diajukan oleh jaksa agung terhadap delapan personel lainnya bulan lalu juga belum menunjukkan perkembangan berarti.
Meski begitu, Paetongtarn berharap insiden Tak Bai sebaiknya tidak dipolitisasi. Ia juga menegaskan bahwa masa berlaku kasus ini tidak dapat diperpanjang karena langkah tersebut akan melanggar konstitusi.
Di tengah batas waktu kasus yang kian mendekat, Kepolisian Thailand melaporkan bahwa mereka tengah berusaha melacak keberadaan 14 tersangka yang kini menjadi buronan dan telah mengeluarkan pemberitahuan merah melalui Interpol.
Baca: Mengunjungi Gereja di Afrika Selatan yang Kini Jadi Markas Gerakan Pro-Palestina
Ratsada Manooratsada, pengacara yang mewakili keluarga korban, menyatakan bahwa kasus ini mungkin akan segera ditutup, tetapi kenangan dan rasa sakit atas tragedi tersebut tidak akan sirna.
“Keluarga korban tidak akan pernah melupakan insiden ini karena para pelaku belum dibawa ke pengadilan,” ujarnya.