Ikhbar.com: Pemerintah Denmark mulai mempertimbangkan untuk secara hukum menghentikan aksi pembakaran berbagai kitab suci, termasuk Al-Qur’an dalam demonstrasi.
Pemerintah Denmark menyebut, opsi itu diambil setelah muncul tren para ekstremis memanfaatkan aturan kebebasan berpendapat dalam demonstrasi untuk membakar Al-Qur’an.
Kementerian Luar Negeri Denmark mengatakan pihaknya tengah mencari cara untuk menyetop aksi pembakaran Al-Qur’an. Mereka menyadari bahwa situasi tersebut berdampak negatif pada keamanan negara. 
“Ini tentunya harus tetap dilaksanakan dalam kerangka kerja konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dan dengan cara yang tak mengubah fakta bahwa kebebasan berpendapat di Denmark cakupannya luas,” demikian pernyataan Kemlu Denmark dikutip AFP, Senin, 31 Juli 2023.
Pengumuman tersebut dikeluarkan pemerintah Denmark setelah serangkaian aksi pembakaran Al-Qur’an di tengah demonstrasi mendapat kecaman dari berbagai negara.
Sebelumnya kecaman datang dari Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Ia mendesak Denmark untuk segera mengambil tindakan tegas dalam mencegah pembakaran Al-Qur’an yang belakangan kian sering terjadi.
Desakan tersebut diutarakan Fidan dalam pembicaraan dengan Menlu Denmark, Lars Lokke Rasmusen pada Sabtu, 29 Juli 2023. Dalam perbincangan itu, ia menyampaikan kecaman terhadap “serangan jahat terus-menerus terhadap Al-Qur’an” di tengah demonstrasi.
Dikutip dari Reuters pada Senin, 31 Juli 2023, Fidan juga menegaskan Turki tak dapat menerima sikap Denmark yang membiarkan pembakaran Al-Qur’an di tengah demonstrasi dengan dalih kebebasan berekspresi.
Perbincangan tersebut terjadi setelah sekelompok aktivis anti-Islam membakar Al-Qur’an di depan kantor kedutaan besar Mesir dan Turki di Kopenhagen pada Selasa lalu.
Sebelumnya aksi serupa juga terjadi dalam sejumlah demonstrasi di beberapa titik di Denmark dan Swedia dalam beberapa pekan terakhir.
Pembakaran Al-Qur’an kembali marak sejak awal tahun ini. Namun, Swedia dan Denmark mengeklaim tak bisa mencegah aksi tersebut di tengah demonstrasi. Sebab mereka mereka hal itu terikat regulasi kebebasan berpendapat.
