Ikhbar.com: Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan akan membentuk koalisi negara pendukung kemerdekaan Palestina. Wacana tersebut seperti yang diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan pada Kamis, 26 September 2024.
Rencana koalisi negara pendukung Palestina itu disampaikan Pangeran Faisal dalam pidato Pangeran Faisal saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pangeran Faisal menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu menggalang dukungan sejumlah negara Arab dan Eropa. Ia berharap, melalui wacana tersebut bisa mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina.
“Kita akan melakukan pertemuan perdana untuk aliansi negara pendukung kemerdekaan Palestina akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi,” ujar Pangeran Faisal dikutip Al Arabiya pada Ahad, 29 September 2024.
Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.
Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.
“Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” katanya.
Lebih lanjut, Pangeran Faisal menegaskan bahwa perlu gerakan kolektif untuk segera mewujudkan kemerdekaan Palestina atau setidaknya gencatan senjata.
“Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.
Dalam pidatonya itu, Pangeran Faisal menyebut bahwa serangan Israel ke Palestina merupakan bencana kemanusiaan. Hal itu tak lepas dari pasukan Zionis yang terus membombardir Gaza dan Tepi Barat.
“Israel juga telah menghancurkan tempat-tempat suci di Palestina, termasuk menghalangi umat Muslim untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa,” ujar dia.
Menurutnya, alasan Israel melakukan pembantaian di Palestina atas dasar pembelaan diri tidak bisa dibenarkan.
“Saudi telah berulang kali menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina, yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” katanya.
Namun, lanjut dia, Tel Aviv tidak menunjukkan minat untuk melakukan hal tersebut. Mayoritas anggota parlemen Israel, Knesset, menolak solusi dua negara, sedangkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu secara konsisten menolak komitmen tersebut.
Sementara itu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) pada pekan lalu mengatakan, Riyadh tidak akan mengakui Israel tanpa adanya negara Palestina. MBS juga mengutuk keras kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.
“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tidak kenal lelah menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut,” tegas MBS.
