Ikhbar.com: Kementerian Agama (Kemenag) bertekad menjadi institusi yang bersih dari tindak korupsi saat penyelenggaraan ibadah haji 2025. Upaya tersebut mereka lakukan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Prof. KH Nasaruddin Umar dalam acara Mudzakarah Perhajian di Bandung pada Jumat, 8 November 2024.
“Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang transparan dan bersih,” ujar Prof. Nasar dikutip dari Antara pada Jumat, 8 November 2024.
Dalam kesempatan itu, ia mengeklaim pihaknya telah menjalin komunikasi dengan KPK untuk mendampingi Kemenag dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Baca: Kemenag Janji Rekrutmen Petugas Haji 2025 Profesional dan Transparan
“Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.
Sosok yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu mengatakan bahwa komitmen tersebut seirama dengan misi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerintahannya bersih dari korupsi.
Atas dasar itu, Menag juga menginginkan kementerian yang dipimpinnya juga bersih dari segala unsur penyelewengan yang merugikan negara dan umat.
“Pak Presiden luar biasa, niat beliau untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia,” kata dia.
Menag meyakini penyelenggaraan haji dapat dikatakan sukses dan lancar ketika umat terlayani dengan baik. Faktor yang menjadi kesuksesan lainnya, yakni tak ada penyelewengan apapun yang merugikan negara.
“Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelolanya kita bareng-bareng,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap pelaksanaan Mudzakarah Perhajian di Bandung dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bukan malah memberatkan para calon haji.
Ada tiga isu krusial yang akan dibahas yakni, penguatan skema murur, implementasi tanazul, dan pembahasan pemanfaatan Nilai Manfaat haji.
