Ikhbar.com: Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief menjelaskan durasi pelaksanaan ibadah haji memungkinkan untuk dipangkas dari 42 hari menjadi hanya 30 hari.
Hilman mengungkapkan hal tersebut saat menanggapi usulan Komisi VIII DPR untuk mengurangi masa dan biaya operasional haji Indonesia.
Menurut dia, masa operasional haji sangat tergantung pada rentang proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
Berdasarkan Circular dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi Nomor 50867/2 tertanggal 11 Mei 2022, lanjut Hilman, masa penerbangan keberangkatan jemaah haji Indonesia dilakukan selama 30 hari. Demikian juga dengan penerbangan saat kepulangan jemaah. Sebab, kuota haji reguler Indonesia lebih 200 ribu jemaah.
“Peraturan yang dikeluarkan oleh GACA yang pertama adalah surat edaran mereka di awal yang menegaskan bahwa operasional penerbangan haji saat ini bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang adalah 30 hari,” kata Hilman di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sudah sepakat bahwa kuota haji tahun ini adalah 221.000 orang jamaah. Kuota ini terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, dan 17.680 jamaah haji khusus.Sementara untuk petugas haji ditetapkan sebanyak 4.200 orang.
GACA, dalam edarannya membagi tiga kelompok masa penerbangan berdasarkan jumlah jemaah. Negara dengan jemaah kurang 20ribu, masa penerbangan (baik saat berangkat maupun pulang) adalah 20 hari. Negara yang mengirimkan 20 – 30 ribu jemaah, masa penerbangan 25 hari. Sementara negara dengan lebih 30ribu jemaah, durasi penerbangannya adalah 30 hari.
“Penutupan bandara pada 4 Zulhijah, sehingga kami tarik 30 hari ke belakang untuk 30 hari masa keberangkatan jemaah haji Indonesia. Diperkirakan, jemaah kloter pertama terbang 24 Mei 2023,” jelas Hilman.
“Demikian juga pascapuncak haji, bandara Arab Saudi, baru dibuka 15 Zulhijah. Sehingga kami jadwalkan penerbangan kepulangan jemaah 30 hari ke depan. Sehingga jemaah kloter terakhir pulang 2 Agustus 2023,” sambungnya.
“Fase dari 4-15 Zulhijjah inilah sebenarnya tahap penyelenggaraan ibadah haji. Lebih kurang 12 hari. Makanya dalam rancangan kami, masa tinggal jemaah sekitar 42 hari,” katanya lagi.
Hingga saat ini, kata Hilman, Kemenag terus menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi mengenai kemungkinan mengurangi masa tinggal jemaah. Hal ini sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun Komisi VIII DPR.
“Upaya mengurangi masa tinggal jemaah terus dilakukan. Kita terus jalin komunikasi dengan otoritas di Saudi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan pelaksanaan ibadah haji cukup 30 hari.
“Komisi VIII mengharapkan dan telah menghitung kebutuhan pelaksanaan haji semestinya pelaksanaan ibadah haji cukup 30 hari, dengan memanfaatkan sembilan hari di Madinah, enam hari di hari-hari Tasrik, 15 hari di Mekkah,” kata Marwan.
“Kami dapat menghitung akan terjadi penghematan anggaran dari sisi anggaran itu bisa kita hemat Rp1,2 triliun dan bahkan gaji petugas itu hampir Rp1 triliun. Kalau kita bisa laksanakan dan kami berkeyakinan jemaah pasti senang dengan hari yang kita sebutkan, dengan durasi 30 hari saja,” imbuhnya.
