Ikhbar.com: Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya terhadap pembangunan pelabuhan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wacana tersebut mereka sampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat pada Senin, 21 Juli 2025.

Peninjauan ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur pelabuhan mendukung prinsip ecofishing port. Selain itu, juga diharapkan memiliki kapasitas yang memadai untuk aktivitas perikanan nasional, khususnya di wilayah pantai utara (Pantura).

Ketua rombongan, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan apresiasinya atas langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merancang pengembangan pelabuhan secara menyeluruh.

“Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting dilakukan agar menjadikan PPN Kejawanan sebagai pelabuhan percontohan nasional,” ujar sosok yang pernah menjabat Menteri Perikanan dan Kelakuan Periode 2001-2004 itu.

Baca: Prof. Rokhmin: Mangrove Karunia Allah Penjaga Kehidupan

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, S.H, M.Hum menyebut bahwa pelabuhan akan mengalami peningkatan besar dalam waktu dekat.

Melalui alokasi anggaran senilai Rp480 miliar, jelas dia, fasilitas pelabuhan akan diperluas, termasuk peningkatan kapasitas sandar dari 289 kapal menjadi 587 kapal dalam satu tahun ke depan.

Langkah ini disambut positif oleh Komisi IV DPR RI. Mereka menilai penguatan infrastruktur pelabuhan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan laut dan memperkuat rantai pasok hasil perikanan secara nasional.

Selain kapasitas fisik, DPR RI juga menyoroti implementasi konkret dari prinsip pelabuhan berkelanjutan. PPN Kejawanan yang telah menyandang label ecofishing port harus menunjukkan komitmen nyata terhadap pengelolaan limbah, sanitasi lingkungan, hingga proses pendaratan dan pengolahan hasil tangkapan yang ramah lingkungan.

“DPR RI akan terus memantau agar pelabuhan ini benar-benar bersih dari limbah dan sesuai dengan standar lingkungan. Jangan sampai label ecofishing hanya menjadi simbol tanpa pelaksanaan nyata di lapangan,” ujar salah satu anggota Komisi IV.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI hadir lengkap dengan 12 anggota lainnya, antara lain:

1. Paolus Hadi, S.IP., M.Si.
2. Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P.
3. Drh. I Ketut Suwendra, M.M.
4. Edoardus Kaize, S.S.
5. Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si.
6. Dr. H. Dadang M. Naser, S.H., M.I.Pol.
7. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
8. Jaelani, S.IP., M.Si.
9. Rina Sa’adah, Lc., M.Si.
10. Ir. H. Herry Dermawan.
11. Ajbar, S.P.
12. Hasan Saleh.

Komisi IV berharap, dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang ketat, PPN Kejawanan dapat menjadi pelabuhan perikanan modern yang tidak hanya tangguh secara infrastruktur, tetapi juga mampu menjadi teladan nasional dalam penerapan pelabuhan hijau dan berkelanjutan.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.