Ikhbar.com: Perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian dan perikanan dipandang sebagai kunci kemandirian pangan nasional.
Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI 2024–2029 sekaligus Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dalam Dialog Publik bertema “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan” yang digelar di Jakarta pada Ahad, 14 September 2025.
Menurut Prof. Rokhmin, kontribusi perempuan di sektor UMKM bukan hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga menentukan masa depan kedaulatan pangan Indonesia. 
“Perempuan adalah pilar penting dalam pengembangan UMKM pertanian dan perikanan. Mereka harus diberdayakan agar bisa mendorong kemajuan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak,” ujarnya dalam forum yang diinisiasi Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam itu.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin mengutip data global yang menyebut sektor agrifood sebagai penyerap tenaga kerja terbesar bagi perempuan. Sekitar 36% perempuan bekerja di sektor ini, sedangkan di bidang perikanan, 21% tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Namun, mereka justru mendominasi hampir setengah rantai nilai pada subsektor akuakultur dan pascapanen.
Meski peran mereka signifikan, tokoh asal Cirebon, Jawa Barat itu menyoroti masih adanya ketimpangan produktivitas dan pendapatan. Produktivitas lahan yang dikelola perempuan tercatat 24% lebih rendah dibanding laki-laki, dan upah yang diterima hanya 82 sen dari setiap satu dolar upah pekerja laki-laki.
Mengangkat tema “Peran Strategis UMKM Pertanian dan Perikanan Berbasis Gender untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Prof. Rokhmin menekankan bahwa pemberdayaan perempuan adalah jalan menuju ketahanan pangan.
Baca: Prof Rokhmin Dahuri Dorong Penanaman 50 Ribu Bibit Mangrove di Indramayu
Ia mengingatkan bahwa sejarah membuktikan UMKM perempuan tangguh menghadapi krisis ekonomi, mulai dari 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19.
“Produktivitas bisa naik 20–30% bila perempuan mendapat akses yang setara. Bahkan, kesetaraan gender berpotensi menambah USD 12 triliun terhadap GDP global,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor itu, mengutip data FAO 2023 dan McKinsey 2015.
Data terkini menunjukkan Indonesia memiliki 65 juta UMKM yang menyumbang 60% PDB dan menyediakan 97% lapangan kerja (BPS 2023; World Bank 2025). Dari jumlah itu, 64,5% dimiliki perempuan—jauh melampaui rata-rata global yang hanya 33% (GoodStats–BCG 2024). Sektor dominan meliputi makanan-minuman, tekstil/fesyen, dan jasa, yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan.
Namun, mayoritas UMKM perempuan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (83%) dengan usia pelaku usaha rata-rata 34 tahun. Rokhmin menilai kondisi ini sebagai peluang sekaligus tantangan yang membutuhkan dukungan serius, khususnya dalam pengembangan teknologi dan ekonomi biru.
Sebagai anak nelayan, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa masa depan Indonesia terletak pada penguatan ekonomi maritim. Ia mendorong wirausaha bahari dan konsep pangan biru sebagai strategi jangka panjang.
“Jika kita ingin Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan, kita harus mulai dari akar: memberdayakan perempuan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal,” ujarnya yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO.
Ia menambahkan, peran perempuan di sektor pesisir sudah terbukti nyata. FAO (2019) mencatat 28,3 juta perempuan pedesaan aktif dalam produksi pangan, sementara Kementan (2025) menyebut 36,9% tenaga kerja pertanian adalah perempuan. Bahkan, 221.960 perempuan tercatat dalam KUSUKA KKP (2024), meski kontribusi informal mereka sering tak terhitung.
“Di pesisir, perempuan sering disebut Mothers of the Ocean karena menjaga ekosistem sekaligus menopang ekonomi biru,” jelas Prof. Rokhmin.
Meski berperan penting, hambatan struktural masih membayangi perempuan. Prof. Rokhmin menyebutkan norma sosial patriarki, stereotip gender, hingga keterbatasan akses terhadap modal, asuransi, dan pelatihan sebagai penghalang utama. Banyak perempuan hanya tercatat sebagai “pekerja keluarga tak dibayar” sehingga kontribusinya tak diakui (ILO 2019).
Data BPS 2024 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia baru mencapai 91,85, sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) naik ke 77,62. Meski ada perbaikan, kesenjangan masih terasa dalam upah dan partisipasi kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) pada 2024 tercatat 56,42%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,66%.
Sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof. Rokhmin memaparkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) untuk kedaulatan pangan. Strategi itu mencakup integrasi gender dalam kebijakan pangan, koperasi perempuan, akses kredit usaha rakyat berbasis gender, hingga pelatihan digital.
Menurutnya, gender-transformative approaches terbukti efektif mengubah norma diskriminatif (FAO 2023). Jika dilaksanakan konsisten, pemberdayaan perempuan diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan 58 juta orang dan memperkuat ketahanan pangan 235 juta penduduk dunia.
