Ikhbar.com: Lebih dari 20 kiai sepuh pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia mengeluarkan pernyataan bertajuk “Resolusi Ulama untuk Penyelamatan Bangsa” di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 10 Februari 2034.

Lewat pernyataan resmi yang dibacakan ulama karismatik Buya Dr. KH Husein Muhammad tersebut, para kiai mengaku khawatir dengan masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia seiring banyaknya fenomena sosial politik saat ini, terutama terkait ditemukannya sejumlah dugaan pelanggaran jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengawal dan memastikan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berjalan secara adil, jujur, dan berakhlakul karimah. Agar pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat,” ucap Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr Arjawinangun Cirebon, tersebut.

Baca: Zuhud Pemilu, Siap Menang Siap Kalah

Mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengawal dan memastikan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berjalan secara adil, jujur, dan berakhlakul karimah. Agar pemilu ini menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.
Mendesak kepada seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah, baik itu Presiden, TNI/Polri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa untuk segera menghentikan segala. bentuk intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Menyerukan kepada seluruh warga bangsa khususnya warga Nahdliyin untuk merapatkan barisan melawan segala bentuk intimidasi dan ketidaknetralan aparatur negara dan atau organisasi dalam Pilpres 2024 demi tegaknya demokrasi dan marwah warga Nahdliyin.
Menyerukan kepada seluruh tokoh agama dan pemimpin umat untuk menjadi qudwah hasanah fi amris siyasah (teladan moral dan berpolitik) dan melakukan amar makruf nahi munkar, membimbing umatnya untuk mewujudkan pemilu damai dan bermartabat dengan menghindari provokasi berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Menyerukan kepada para jurnalis dan seluruh awak media, lembaga survey dan penggerak sosial media, untuk tetap menjaga kondusifitas dan netralitas dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan secara istiqamah dan amanah meyampaikan pemberitaan yang akurat, kredibel, sesuai data dan fakta, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Mengimbau kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan seluruh struktur organisasi di bawahnya untuk istiqamah menegakkan semangat Khittah NU dan Politik Kebangsaan serta tidak terjerumus pada praktik. politik praktis dengan mendukung salah satu paslon tertentu menjelang dan saat berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024
Proses pengangkatan kepemimpinan negara (nashbul imamah) sebagai pengemban dan. pemikul amanat kekuasaan adalah wajib. Maka para ulama mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak bukan karena ada intimidasi, paksaan dan iming-iming materi.
Mengikhbarkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa berdasarkan hasil istikharah dan kajian kriteria pemimpin negara (al-imamah al-‘udhma) dalam literatur fikih klasik dan modern, serta rekam jejak dan pengalaman di pemerintahan, maka para ulama ittifaq (bersepakat), bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang paling sesuai dengan kebutuhan agama, bangsa dan masa depan NKRI adalah figur yang tidak terindikasi pelanggar HAM, Korupsi dan bukan pelanggar konstitusi, serta figur yang tidak didukung oleh kelompok radikal, ekstrimis dan teroris (khilafah). Wajib bagi para pemilih untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang tegas, menegakkan hukum, bersih berkomitmen pada rakyat dan berjiwa nasionalis religius.
Mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memanjatkan doa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa agar proses pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin visioner yang adil, amanah dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.