Ikhbar.com: Tokoh muda Muslim Inggris, Halimo Hussain (31), menyatakan tidak lagi mendukung Partai Buruh, yang telah memenangkan pemilu pada Juli 2024 lalu.
“Tidak mungkin mendukung partai yang mendanai dan mendukung genosida dan hukuman kolektif terhadap Palestina di Gaza,” ungkap Hussain kepada Al Jazeera, dikutip pada Sabtu, 2 November 2024.
Baca: Mampukah Pemilih Muslim di Pilpres Amerika Pengaruhi Nasib Warga Gaza?
Sejak pemilu, Hussain menilai Partai Buruh hanya setengah hati dalam mengakui adanya kejahatan perang yang dilakukan Israel.
“Sementara itu, mereka tetap mencari celah hukum agar bisa terus mendukung Zionis,” katanya.
Perubahan sikap Partai Buruh yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke Israel pada awal September 2024 pun dinilai Hussain tidak cukup signifikan.
Partai Buruh, yang meraup suara mayoritas kini harus menghadapi kehilangan dukungan dari basis Muslim Inggris yang selama ini menjadi pendukung setia partai.
Reaksi keras dari Muslim Inggris dimulai setelah pernyataan Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, yang menyebut Israel berhak membela diri dan memotong pasokan air serta listrik di Gaza. Meskipun Starmer kemudian mengklarifikasi pernyataannya, sejumlah anggota partai tetap mengundurkan diri.
Dalam manifesto sebelum pemilu, Partai Buruh berjanji mengakui Palestina sebagai negara, sebagai langkah menuju solusi dua negara. Namun, lima kandidat pro-Palestina, termasuk mantan Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, terpilih secara independen, mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan Starmer.
Sejak menjabat, pemerintah Partai Buruh memang mulai mengubah posisi Inggris terhadap konflik ini. Pada Juli 2024, Inggris kembali mendanai Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang sebelumnya ditangguhkan menyusul tuduhan Israel bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan Oktober 2023.
Inggris juga mencabut keberatan terhadap hak Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Akan tetapi, perubahan ini dianggap terlambat oleh banyak pemimpin Muslim Inggris yang mendesak penghentian total penjualan senjata ke Israel.
Baca: Israel Gusur Kantor PBB di Palestina
Kepala urusan parlemen Council of Arab-British Understanding (Caabu), Joseph Willits menilai pemerintah Inggris gagal bertindak tegas di tengah meningkatnya korban jiwa dan serangan Israel.
“Niat genosida Israel jelas, namun pendekatan terhadap Israel tetap seperti biasa,” ungkap Willits.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, setidaknya 43.204 warga Palestina tewas dan 101.641 lainnya terluka di Gaza. Israel juga mulai mengebom wilayah Lebanon secara besar-besaran sejak akhir September 2024, bahkan mengerahkan pasukan darat ke negara tetangganya itu.
Seruan agar pemerintah Partai Buruh mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel semakin nyaring. Pekan lalu, lebih dari 100 anggota dewan Muslim dari Partai Buruh mengirim surat kepada Starmer untuk meminta penghentian total penjualan senjata ke Israel.
“Kita tidak boleh berkompromi dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional ini. Adalah kewajiban moral kita untuk bertindak sekarang,” tulis mereka.
Willits menambahkan bahwa Partai Buruh tetap mempertaruhkan kredibilitas globalnya sebagai pendukung hukum internasional dengan tetap mengizinkan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, yang diketahui digunakan dalam serangan ke Gaza dan Lebanon.
“Jika pemerintah Inggris melihat adanya genosida di Gaza dan tidak menghentikan penjualan senjata ke Israel, maka tidak layak berbicara soal hukum internasional,” jelasnya.
Hasil survei oleh Medical Aid for Palestinians (MAP) dan Caabu pada Mei lalu mengungkapkan bahwa 73% dari 2.053 responden mendukung gencatan senjata segera di Gaza, dan 55% ingin penghentian penjualan senjata ke Israel selama konflik berlangsung.
Sejumlah ahli lain juga menilai langkah Partai Buruh masih belum cukup dalam menegakkan kewajiban hukum internasional untuk mengakhiri perang.
Profesor hukum internasional dari Universitas Bristol, Lawrence Hill-Cawthorne menyebutkan bahwa pemerintah Partai Buruh menunjukkan kebijakan yang lebih baik daripada pendahulunya, tetapi masih belum memenuhi kewajiban internasionalnya untuk aktif menghentikan perang di Gaza.
Ia mengingatkan bahwa Inggris terikat Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil selama konflik.
Sebagai opsi lain, Hill-Cawthorne menyarankan agar Inggris mempertimbangkan sanksi, langkah yang sebelumnya pernah diterapkan terhadap Iran dan Rusia.
Starmer sempat menyebut akan mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir terkait pernyataan kontroversial mereka. Smotrich menyatakan pada Agustus bahwa memblokir pasokan makanan ke Gaza bisa dianggap “adil dan bermoral,” sementara Ben-Gvir menyebut para pemukim Israel yang terlibat dalam pembunuhan warga Palestina di Tepi Barat sebagai “pahlawan”.
Namun, hingga kini, pemerintah Inggris belum mengambil tindakan sanksi terhadap kedua menteri tersebut.
