Ikhbar.com: Pemerintah membuka kemungkinan untuk menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun. Jika wacana ini terealisasi, total dana yang dialokasikan untuk program tersebut pada tahun ini akan mencapai Rp171 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini bertujuan untuk memperluas dampak program, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jika anggaran program MBG bertambah Rp100 triliun dari alokasi awal Rp71 triliun, maka totalnya menjadi Rp171 triliun. Ini akan meningkatkan cakupan penerima manfaat sekaligus memperbesar efek ekonomi bagi masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD pada Kamis, 20 Januari 2025.
Saat ini, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025 dengan anggaran awal Rp71 triliun. Pada tahap awal, program ini menyasar 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat.
Baca: Kiai NU Tolak Penggunaan Dana Zakat untuk Program MBG
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat drastis hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun. Seiring dengan ekspansi program, jumlah sekolah penerima dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan bertambah.
Sri Mulyani berharap, Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat alokasi anggaran untuk program ini karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah.
“Program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sekolah yang menyediakan makan bergizi setiap hari membutuhkan bahan makanan, tenaga masak, dan rantai pasok lainnya. Ini peluang besar bagi UMKM di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran program, Kementerian Keuangan telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam MBG.
“Jika ada perusahaan yang menerima pesanan untuk memasok makan bergizi gratis, seharusnya mereka bisa mendapatkan kredit usaha untuk modal kerja dan memenuhi kebutuhan operasionalnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menepis anggapan bahwa pihaknya mengajukan tambahan Rp100 triliun untuk MBG.
Ia mengklarifikasi bahwa inisiatif tersebut datang dari Presiden Prabowo, yang menanyakan kebutuhan anggaran untuk mempercepat pencapaian target penerima manfaat.
“Bukan Badan Gizi Nasional yang meminta tambahan dana. Presiden bertanya, ‘Kalau ingin percepatan mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?’ Kami jawab, Rp100 triliun,” ungkap Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Menurut Dadan, jika Prabowo ingin memastikan 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis mulai September 2025, maka tambahan dana sebesar Rp100 triliun memang diperlukan.
Saat ini, kata dia, Badan Gizi Nasional sudah memiliki anggaran Rp300 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan program tersebut.
“Pemerintah menargetkan program MBG tidak hanya membantu meningkatkan gizi anak-anak sekolah tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM. Dengan tambahan anggaran yang diusulkan, cakupan dan dampak program ini diharapkan semakin luas,” katanya.
Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.