Muktamar Ke-35 NU Dibuka, Presiden Prabowo Tekankan Persatuan dan Kekuatan Umat

Presiden Peabowo Subianto saat membuka Muktamar Ke-35 NU. Foto: PBNU

Ikhbar.com: Pembukaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026, menegaskan komitmen NU dalam memperkuat kehidupan keumatan dan kebangsaan.

Pembukaan muktamar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, serta Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketiganya menyampaikan pesan mengenai persatuan, penguatan kualitas umat, dan peran NU dalam kehidupan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto yang membuka secara resmi Muktamar Ke-35 NU menempatkan NU sebagai salah satu kekuatan penting dalam perjalanan Indonesia. Ia juga mengapresiasi kontribusi ulama, kiai, dan pesantren dalam perjuangan mempertahankan serta membangun bangsa.

Prabowo mengingatkan kembali peran ulama dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Salah satunya melalui lagu Syubbanul Wathon karya KH Abdul Wahab Hasbullah yang telah lahir jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut Prabowo, kontribusi ulama dan pesantren juga terlihat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama pada Pertempuran Surabaya pada Oktober-November 1945.

Baca: PBNU Tetapkan 556 PC dan PW sebagai Peserta Muktamar Ke-35

“Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar,” kata Prabowo.

Presiden kemudian mengaitkan kekuatan NU dengan kondisi bangsa secara keseluruhan. Ia berharap NU terus menjaga kerukunan dan menjalankan pengabdian bagi masyarakat.

“NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berkhidmat, Indonesia bermartabat,” tuturnya.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat ta’awun atau saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam pidato pembukaan Muktamar Ke-35 NU.

Sosok yang akrab siapa Gus Yahya itu merujuk pada pemikiran pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, sebagaimana tertuang dalam Muqaddimah Qanun Asasi NU. Menurutnya, sikap saling membantu merupakan salah satu dasar dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat.

“Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy’ari di dalam Muqaddimah Qanun Asasi telah mengatakan, ata’awanu huwalladzi alaihi madaru nidhamil umam. Tolong-menolong adalah landasan bagi beredarnya tatanan kemasyarakatan,” ujar Gus Yahya.

Ia menjelaskan, prinsip ta’awun mengarahkan masyarakat untuk mengutamakan kerja sama dan kepentingan bersama. Semangat tersebut tidak berhenti pada hubungan antarwarga NU, tetapi mencakup seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“Sangat tepat momentum muktamar ini kita jadikan titik tolak untuk ke depan berupaya memperkuat bangsa yang kita cintai ini dengan ta’awun, tolong-menolong di antara warga, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja, tapi bersama segenap warga bangsa yang kita cintai ini,” katanya.

Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar menyoroti kemiskinan dan kebodohan sebagai persoalan yang dapat menghambat kekuatan umat. Hal tersebut disampaikan dalam Khutbah Iftitah Muktamar Ke-35 NU.

Kiai Miftach menyebut persoalan ekonomi sebagai salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat kemampuan umat menjalankan amar ma’ruf nahi munkar serta menegakkan ajaran Islam.

“Sesungguhnya penyebab utama yang menghambat kekuatan umat untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar serta menegakkan ajaran Islam adalah kemiskinan dan kelemahan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi,” ujar Kiai Miftach.

Selain persoalan kemiskinan, Kiai Miftach mengingatkan dampak kebodohan yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat menghilangkan kemampuan seseorang dalam membedakan sesuatu yang bernilai dari hal-hal yang dapat merusak.

Kiai Miftach juga menekankan pentingnya memastikan urusan keagamaan ditangani oleh pihak yang memiliki kapasitas keilmuan. Menurutnya, kepemimpinan agama membutuhkan kompetensi yang memadai agar pemahaman keagamaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.